Jelang WSBK 2022, Penonton & Turis Berebut Hotel di Mandalika

Toprak Razgatlioglu memastikan diri menjadi juara dunia WSBK 2021. Di MotoGP Mandalika ia finis sebagai runner up. (AP/Achmad Ibrahim)

World Superbike (WSBK) 2022 bakal berlangsung pada 11-13 November nanti. Namun euforianya dinilai tak seperti penyelenggaraan WSBK tahun lalu.

Terbukti, pengusaha hotel mengungkapkan, tidak banyak perubahan dari segi permintaan hotel. Meski, tingkat okupansi tetap tinggi saat ini.

“Nggak ada perbedaan okupansi, meningkat jauh di atas rata-rata. Itu selama event berlangsung. Nggak bisa dipungkiri akan kurang akomodasinya kalau jumlah penonton terus meningkat,” kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran kepada CNBC Indonesia, Selasa (8/11/2022).

World Superbike (WSBK) 2022 bakal berlangsung pada 11-13 November nanti. Namun euforianya dinilai tak seperti penyelenggaraan WSBK tahun lalu.

Terbukti, pengusaha hotel mengungkapkan, tidak banyak perubahan dari segi permintaan hotel. Meski, tingkat okupansi tetap tinggi saat ini.

“Nggak ada perbedaan okupansi, meningkat jauh di atas rata-rata. Itu selama event berlangsung. Nggak bisa dipungkiri akan kurang akomodasinya kalau jumlah penonton terus meningkat,” kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran kepada CNBC Indonesia, Selasa (8/11/2022).

Keterisian Hotel Anjlok di Januari, Ini Penjelasan Bos Hotel

Ilustrasi hotel (Dok: Freepik)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Indonesia selama Januari 2023 turun 8,38 poin ke 35,53% dibandingkan bulan sebelumnya. Khusus hotel berklasifikasi bintang okupansinya mencapai 44,86%, turun 12,04 poin dibandingkan Desember 2022.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan, momen awal tahun kerap terlihat penurunan okupansi. Hal ini memang terjadi setiap tahunnya.

“Kuartal 1 itu memang low season, secara YoY udah pasti penurunan karena memang kontribusi kegiatan dari perspektif industri hotel, mayoritas kontribusi dari kegiatan MICE korporat atau pemerintah mereka baru mulai gerak di kuartal II, bukan kuartal I,” katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/2/2023).

Meskipun ada beberapa tanggal merah di awal tahun seperti Tahun Baru China, namun hal itu hanya membantu sedikit saja, sedangkan kontribusi terbesar tetap ada di kegiatan pemerintah. Sayangnya, di awal tahun anggaran kerap belum turun.

Meski ada momen liburan pergantian tahun, namun kata dia, Januari hanya menikmati sisa musim liburan. Karena itu tak berdampak untuk mendongkrak permintaan.

“Januari itu memang masuk low season walau ada beberapa hari yang masuk ke dalam libur, Chinese New Year (Tahun Baru China) salah satunya. Tapi secara umum kuartal I low season,” sebut Maulana.

“Libur sekolah pun selesai, semua sudah berkegiatan normal,” pungkasnya.

Impor KRL Bekas Jepang Berpolemik, 2 Kementerian Saling Sikut

Stasiun BNI City (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengajukan izin untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang. Alasannya, ada 16 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024.

Namun, impor KRL bekas ini belum bisa terealisasi karena terganjal rekomendasi izin dari Kementerian Perindustrian. KCI telah mengajukan surat izin impor KRL Bekas Jepang ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kemenperin melalui Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) baru merespons surat tersebut pada 6 Januari 2023. Isinya adalah penolakan impor dengan alasan kebutuhan kereta api harus dipenuhi dari produksi dalam negeri, dalam hal ini diproduksi oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Artinya KCI belum dapat mengimpor KRL bekas Jepang. Sebagai gantinya mereka harus melakukan subsitusi impor yaitu dengan Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan memesan KRL dari INKA.

“PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbong kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp 1,3 triliun,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo seperti dikutip, Kamis (2/3/2023).

Apa yang disampaikan Kemenperin berbeda dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Guna memberikan layanan yang baik kepada penumpang, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub mendukung upaya peremajaan sarana kereta rel listrik (KRL) yang sedang dilakukan oleh KCI karena usia sarana kereta yang akan pensiun.

Dukungan ini disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tanggal 19 Desember 2022.

“Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama,” sebut Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya.

Selain didorong oleh faktor usia sarana, kebutuhan pengadaan muncul untuk mengakomodasi pertumbuhan penumpang. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh KCI, realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi sudah menyentuh angka 336,3 juta orang penumpang pada 2019. Jumlah penumpang diproyeksikan akan terus meningkat hingga 523,6 juta orang pada 2040.

Guna mengakomodasi pertumbuhan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas angkut dari 436 juta orang penumpang pada 2023, menjadi 517 juta orang pada 2026.

“Semoga upaya ini tetap membuat KCI dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Adita.

Adita menyadari, ada kebutuhan lain dalam pengadaan sarana kereta api ini, yakni pemanfaatan produk dalam negeri, dengan penggunaan produk INKA. Namun demikian perlu ada solusi sementara untuk mengatasi lonjakan penumpang KRL sampai produk INKA selesai dan dapat digunakan untuk melayani penumpang.

Adita menjelaskan, masa produksi sarana kereta KRL baru oleh INKA membutuhkan waktu 2-3 tahun, sejak sekarang.

“Sehingga, sarana KRL bukan baru menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai. Tentu kami dari Kemenhub sangat mendukung pengadaan sarana produksi dalam negeri untuk memajukan industri kita sehingga kami pun sangat mengapresiasi langkah KCI yang sudah meneken MoU dengan PT INKA untuk pengadaan ini,” ucap Adita.

Berkatian dengan hal tersebut, Adita menegaskan, salah satu rekomendasi Kementerian Perhubungan untuk pengadaan sarana KRL bukan baru adalah KCI harus memastikan kelayakan komponen-komponen sarana yang berhubungan langsung dengan keselamatan. Jika nanti sudah diputuskan akan dilakukan pengadaan sarana bukan baru, Kemenhub minta KCI pun dapat memperhatikan komponen seperti bogie, roda, kelistrikan, dan pengereman agar dapat diperbaiki atau diganti dengan komponen baru.

Adita mengingatkan agar pengujian pertama dan penerbitan sertifikat kelayakan operasional harus melalui prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DJKA Kementerian Perhubungan. Adita juga menghimbau sarana bukan baru yang didatangkan dari Jepang nantinya dapat direvitalisasi menggunakan komponen-komponen produksi dalam negeri untuk tetap mendukung industri lokal.

Mengenai polemik impor KRL bekas, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita angkat bicara. Dia bilang hal ini akan dirapatkan di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi besok, Jumat (3/3/2023). Dari rapat yang dipimpin langsung oleh Luhut B Pandjaitan tersebut, akan ada win-win solution untuk masalah ini.

“Besok kita rapatkan semua, nanti diundang oleh Menko Marves. Pasti ada solusi gak bisa kira-kira kalau keputusan,” tegas Agus.

Soal Kasus Rafael Alun, Jokowi: Pantas Rakyat Kecewa!

Presiden RI, Jokowi di Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku turut kecewa dengan kasus yang melibatkan pejabat pemerintah. Hal ini terkait dengan kasus pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, pegawai pajak di Kementerian Keuangan yang melakukan gaya hidup hedonismen.

Jokowi mengungkapkan masyarakat pantas kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik dan pegawainya dianggap jumawa serta pamer kekayaan.

“Saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan Bea Cukai, tapi ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya. Terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis,” paparnya dalam arahan Sidang Kabinet Paripurna terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kamis (2/3/2023).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku turut kecewa dengan kasus yang melibatkan pejabat pemerintah. Hal ini terkait dengan kasus pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, pegawai pajak di Kementerian Keuangan yang melakukan gaya hidup hedonismen.

Jokowi mengungkapkan masyarakat pantas kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik dan pegawainya dianggap jumawa serta pamer kekayaan.

“Saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan Bea Cukai, tapi ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya. Terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis,” paparnya dalam arahan Sidang Kabinet Paripurna terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kamis (2/3/2023).

Bos Hotel di Wilayah IKN Mulai ‘Panen Duit’ Nih, Ini Buktinya

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hingga awal tahun 2023, progres pembangunan telah mencapai 12 persen. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Kabinet RI)

Tingkat okupansi hotel di Kalimantan Timur (Kaltim) mendadak naik dalam beberapa waktu terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan, provinsi Kaltim masuk ke jajaran 3 besar dengan okupansi tertinggi.

“Kalimantan Timur rata-rata paling tinggi di nasional karena fokus pemerintah di Kaltim dengan proyek IKN (Ibu Kota Negara), kelihatan okupansi naik,” kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/3/23).

Tingginya okupansi hotel karena kebutuhan banyak pejabat dan pegawai pemerintah pusat dalam kunjungan ke Kaltim. Apalagi projek pun terus berjalan sehingga memerlukan hotel sebagai tempat menginap. Hasilnya terlihat dari kenaikan okupansi

“Kondisi sekarang mereka okupansi bisa sekitar 61% hampir 62% year on year (secara tahunan) dibanding sebelum ada proyek 2019 mereka 56%, ada kenaikan sekitar 5%an dari 2019,” kata Maulana.

Di daerah lain, rata-rata okupansi hotel secara nasional sekitar 48%. Ketika okupansi hotel di Kaltim naik, maka daerah-daerah lain masih merana karena timpangnya pembangunan.

“Memang betul, karena banyak kegiatan di situ (Kaltim). Jadi kalau didetailkan provinsi keliatan fokus pemerintah berkegiatan itu Jawa dan Kaltim. Jadi daerah lain sulit naik ke atas, sulit mereka karena rata-rata mereka masih umumnya di bawah rata-rata tren nasional kalau melihat provinsi,” ujar Maulana.

Dari data BPS, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Januari 2023 mencapai 44,86 persen. TPK tertinggi tercatat di DI Yogyakarta sebesar 58,21 persen, diikuti oleh Kalimantan Timur dan Banten masing-masing sebesar 53,52 persen dan 48,68 persen.

Alhamdulillah! Bandara Kertajati Bakal Dipakai Haji 2023

Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati (Bandar Udara Internasional Kertajati Jawa Barat). Ist

Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, akan digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Hal ini terjadi setelah Otoritas Saudi memberikan lampu hijau penggunaan bandara tersebut.

Konsul Jenderal RI di Jeddah, Eko Hartono, menjelaskan ini dalam sebuah keterangan kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/3/2023). Ia menyebutkan bahwa di tahun ini akan ada hingga 8 ribu jamaah asal Jawa Barat yang diberangkatkan melalui Kertajati.

“Rencana sekitar 7.000-8.000 jamaah asal Jawa Barat yang berangkat dari Kertajati. Nanti mereka diberangkatkan dari asrama haji di indramayu,” ujarnya.

Sejauh ini, untuk maskapai penerbangan, jamaah yang berangkat dari Bandara Kertajati akan dilayani Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabian Airlines (Saudia). Namun, kemungkinan terkait maskapai lainnya yang melayani rute haji juga masih terbuka.

“Tapi kemungkinan akan tambah Flynas (maskapai Saudi). Kalau dari kita belum tahu,” ujarnya.

Arab Saudi sendiri diketahui sedang melebarkan pintu bagi umat Islam RI untuk beribadah di Tanah Suci. Sebelumnya, Negeri Raja Salman telah memberikan keringanan bagi Umat Islam yang memiliki jenis visa Saudi apapun untuk melaksanakan ibadah, termasuk untuk visa transit.

Jamaah haji dan umrah menyumbang pendapatan US$ 12 miliar (atau sekitar Rp 183 triliun) bagi Arab Saudi, sekitar US$ 8 miliar dari haji dan US$ 4 miliar dari umrah. Angka ini hampir 3% dari produk domestik bruto (PDB) non-minyak.

 

Selangkah Lagi, Pertamina Masuk Blok Raksasa Abadi

Blok Masela (Dok.Reuters)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan rencana Pertamina untuk masuk ke dalam pengelolaan Blok Masela semakin dekat. Salah satunya melalui pengambilalihan 35% participating interest alias hak partisipasi Blok Masela dari Shell.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan komunikasi yang terjalin antar Pertamina dengan Shell terkait akuisisi PI di Blok Masela selama ini berjalan cukup baik. Pertamina sendiri sejauh ini telah mengajukan perjanjian yang tidak mengikat atau non binding offer untuk rencana akuisisi.

“Tinggal binding offer jadi kita memberikan waktu lah mereka untuk business to business karena so far sampai dengan sekarang berjalan dengan baik. Jadi kita tunggu lah hasilnya mereka, yang pasti tahun ini saya kira bisa, kita lihat semester I ini,” ujar Tutuka saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Kamis (2/3/2023).

Di samping itu, menurut Tutuka Pertamina juga telah menyerahkan semua persyaratan yang diminta Inpex selaku operator di Blok Masela. Dengan begitu, diharapkan proses peralihan PI dari Shell ke Pertamina dapat segera berjalan.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) telah mengantongi calon partner yang akan masuk dalam pengelolaan Blok Masela. Adapun salah satunya adalah perusahaan asal Malaysia yakni Petronas.

SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero) Daniel S. Purba mengatakan ada beberapa investor yang tertarik untuk menawarkan kerja sama dalam pengelolaan Blok Masela. Namun demikian, Pertamina kemungkinan hanya akan fokus terlebih dahulu pada Petronas.

Di samping itu, menurut Tutuka Pertamina juga telah menyerahkan semua persyaratan yang diminta Inpex selaku operator di Blok Masela. Dengan begitu, diharapkan proses peralihan PI dari Shell ke Pertamina dapat segera berjalan.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) telah mengantongi calon partner yang akan masuk dalam pengelolaan Blok Masela. Adapun salah satunya adalah perusahaan asal Malaysia yakni Petronas.

SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero) Daniel S. Purba mengatakan ada beberapa investor yang tertarik untuk menawarkan kerja sama dalam pengelolaan Blok Masela. Namun demikian, Pertamina kemungkinan hanya akan fokus terlebih dahulu pada Petronas.

 

Ramai Seruan Tak Bayar Pajak, Dirjen Pajak Temui Ketum PBNU

Suryo Utomo dalam acara perayaan hari pajak. (Tangkapan layar Youtube Direktorat Jenderal Pajak)

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo beserta jajaran pada hari ini menyambangi kediaman Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/3/2023) Suryo mengkonfirmasi kehadiran tersebut. Dirinya hadir bersama Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto, Staf Ahli Menteri Keuangan Yon Arshal dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor.

Pertemuan berlangsung hangat selama kurang lebih 1,5 jam dengan membahas situasi terkini. Ini adalah hal rutin, seperti yang dilakukan beberapa tahun lalu.

“Dalam rangka silaturrahim bagian dari pertemuan rutin. Tahun lalu juga Pak Dirjen menemui tokoh masyarakat dan tokoh agama. Karena pajak adalah milik seluruh elemen bangsa,” ungkap Neil melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia.

Mengutip detikcom, Jusuf Hamka, Ketua Bidang Kesra PBNU yang hadir dalam pertemuan mengatakan isu yang diangkat salah satunya mengenai seruan untuk tidak membayar pajak.

“Gus Yahya menegaskan PBNU tak pernah membuat seruan untuk boikot bayar pajak, karena NU selalu seiring sejalan dengan pemerintah,” kata Jusuf Hamka mengutip percakapan dalam pertemuan.

25 Pinjol Potensi Kredit Macetnya Besar, OJK Turun Tangan

Ilustrasi Foto OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberi sanksi terhadap 25 perusahaan Peer-to-peer (P2P) Lending atau layanan pinjaman online (Pinjol) yang rasio kredit macetnya di atas batas toleransi, atau >5%.

Dari data 102 platform yang teregistrasi di OJK, paling tidak sebanyak 25 memiliki Tingkat Wanprestasi (TWP90) diatas 5%. Beberapa diantaranya termasuk pemain besar di industri keuangan, seperti Findaya yang disokong ekosistem GoTo, dan Finmas yang dibeking oleh Sinar Mas.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara OJK Sarjito mengatakan, OJK akan menindak beberapa penyedia layanan pinjol tersebut agar segera menurunkan level TWPnya.

“OJK akan langsung memberikan surat pembinaan dan meminta action plan dari P2P untuk segera menurunkan level TWP-nya.” ungkap Sarjito kepada CNBC Indonesia pada Kamis, (2/3/2023).

Sarjito menambahkan, P2P Lending yang TWP nya >5% tersebut menjadi perhatian OJK karena level itu menjadi angka psikologis di sektor keuangan.

Sebagai perbandingan, NPL gross perbankan per Desember 2022 terpantau turun menjadi sebesar 2,44% dari 3% pada Desember 2021. Dengan kata lain, NPL ke-25 pinjol tersebut sudah lebih dari dua kali lipat NPL rata-rata perbankan di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono pada kesempatan sebelumnya. Ia menyampaikan, bagi perusahaan fintech P2P lending yang memiliki TWP90 hari di atas 5%, pihaknya memberikan surat pembinaan dan meminta perusahaan terkait untuk mengajukan action plan berupa perbaikan pendanaan macet.

“OJK memantau pelaksanaan action plan dengan ketat. Jika kondisi lebih buruk, OJK akan melakukan tindakan pengawasan lanjutan,” kata Ogi.

Ia menambahkan, sebanyak 19 perusahaan fintech P2P lending masih memiliki ekuitas di bawah Rp2,5 miliar. Ini tidak sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022), di mana untuk tahap ekuitas senilai Rp2,5 miliar harus terpenuhi pada 4 Juli 2023.

Ada PNS Pamer Harta, Jokowi Minta Polri & Kejagung Bersihkan!

Sambutan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja BASARNAS dan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Nasional pada (16/2/2023). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung agar ikut membersihkan Kementerian dan Lembaga lain. Khususnya instansi dengan aparatur yang suka pamer kemewahan dan kekuasaan.

“Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalem kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya,” jelas Jokowi membuka rapat kabinet terbatas pada siang ini, Kamis (2/3/2023)

Menurut Jokowi aksi pamer tidak pantas dilakukan oleh aparatur negara. Maka dari itu, tak salah apabila banyak masyarakat yang kecewa.

“Sekali lagi saya ingin tekankan jangan supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita jangan pamer kekuasaan jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai di pajang pajang di IG di media sosial itu sebuah kalo aparat birokrasi sangat sangat tidak pantas,” tegas Jokowi.

Jokowi mengikuti persoalan tersebut harus diselesaikan segera agar tidak menambah masalah baru ke depannya.

“Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah dan hati-hati tidak adanya urusan pajak dan bea cukai ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya,” paparnya.

“Kalau seperti itu ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa

karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis,” kata Jokowi.